Data Sasaran Prioritas RKPD Bidang Pemerintahan dan Sosbud BAPPEDA MALUT Tahun 2021

Deskripsi Dataset
Sasaran Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Provinsi Maluku Utara
Metadata
Dataset diperbarui 11 Oktober 2022
Dataset dibuat 11 Oktober 2022
Frekuensi Tahunan
File
Format tersedia Excel
id Kode_Provinsi Nama_Provinsi Sasaran Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 Prioritas Daerah Sasaran Keterangan
182Maluku UtaraSasaran Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Provinsi Maluku UtaraPrioritas Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 2. Meningkatnya taraf pendidikan serta apresiasi masyarakat pada khasanah kebudayaan daerah 3. Meningkatnya peran dan produktifitas pemuda dalam pembangunan 4. Meningkatnya kualitas perempuan dan anak 5. Meningkatnya kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan
282Maluku UtaraSasaran Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Provinsi Maluku UtaraPrioritas Peningkatan Harmoni Sosial dan Kondusifitas WilayahMeningkatnya kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim
382Maluku UtaraSasaran Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Provinsi Maluku UtaraPrioritas Peningkatan Harmoni Sosial dan Kondusifitas Wilayah1. Meningkatnya derajat kesalehan masyarakat yang mendorong hadirnya empati, toleransi dan solidaritas sosial dalam menghadapi perbedaan 2. Meningkatnya keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan di lingkungan masyarakat
482Maluku UtaraSasaran Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Provinsi Maluku UtaraPrioritas Tata Kelola dan Kesetaraan1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan, akuntabilitas kinerja, kualitas pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik pemerintah daerah 2. Meningkatnya hak-hak politik masyarakat serta menguatnya peran dan kualitas lembaga-lembaga demorasi di daerah

Maaf, Data Grafik Dalam Proses.

Mohon coba kembali di lain waktu.

Rekomendasi Dataset